CEGAH PERSELISIHAN, DITRESKRIMUM POLDA RIAU SAMBANGI SPBU ANTRIAN PANJANGÂ
PEKANBARU - Sejak di berlakukannya sistem barcode untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite (Ron 90) mulai 1 Oktober 2024 silam, banyak sekali masyarakat yang komplain atau keberatan kepada pihak pengelolah SPBU, terutama petugas pengisian BBM dengan masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4.
Permasalahan ini sudah menjadi berita viral dan sorotan publik saat ini dan juga menjadi atensi pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Personel Ditreskrimum Polda Riau Aipda Anhar Rudali dan beberapa personel lainnya menyambangi beberapa tempat SPBU di kota Pekanbaru yang sering terjadi antrian panjang dalam pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar, Kamis (31/10/2024).
"Kita semua sering lihat di media sosial bahwa banyak sekali kejadian perselisihan, keributan bahkan sampai ada kontak fisik antara petugas SPBU dengan masyarakat yang ingin mengisi BBM, maka kami dari pihak kepolisian polda riau akan selalu memonitoring kejadian yang berpotensi gangguan kamtibmas", ungkap Aipda Anhar Rudali saat dikonfirmasi langsung di lapangan.
Anhar juga menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi antara petugas SPBU dengan masyarakat merupakan kesalahpahaman, karna kebijakan pengisian menggunakan barcode resmi dari pertamina sudah lama di sosialisasikan, hal ini juga pernah terjadi sebelumnya pada saat pengisian BBM jenis Biosolar di berlakukan menggunakan bacode.
"Ini merupakan hal biasa terjadi, karna kebijakan ini merupakan siklus transisi saja menjelang masyarakat terbiasa menggunakan barcode, akan tetapi kami selaku pihak kepolisian akan berupaya menjelang masa transisi ini usai, kami akan selalu siap siaga untuk menjaga stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif", jelas Anhar lagi.
Aipda Anhar Rudali juga menghimbau kepada masyarakat agar mendukung program pemerintah ini. Hal ini perlu dilakukan pemerintah untuk mengkordinir BBM Subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat, sekaligus memperkecil ruang bagi pelaku kejahatan yang ingin merauk keuntungan dengan cara menyalahgunakan fungsi BBM Subsidi.
"Bagi masyarakat yang belum memiliki barcode BBM subsidi untuk kendaraannya, maka dari sekarang segera daftarkan kendaraannya, agar kedepan nya tidak ada lagi perselisihan antara petugas pengisian di SPBU dengan masyarakat yang ingin mengisi BBM Bersubsidi", tegas Anhar.